Tangerang,– KPU Kota Malang mengikuti Rakor Nasional Kehumasan dan PPID Tahun 2023, acara yang dilaksanakan KPU RI ini dalam rangka penguatan kesiapan KPU menghadapi Tantangan Pemilu 2024 semakin kompleks. Sebagai organisasi, KPU dituntut untuk selalu siap. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat adalah divisi yang menjadi teras lembaga. Pengetahuan, data, informasi terkait kepemiluan yang ditampilkan dan dikomunikasikan kepada publik adalah hasil kerja keras divisi ini.

Hal ini disampaikan Mellaz dalam Upacara Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan PPID Tahun 2023, di Kota Tangerang, Senin (25/9/2023).

Menurut Mellaz, Rakornas Kehumasan dan PPID tahun 2023 ini menjadi momentum yang penting karena pemilu tinggal 140 hari lagi, tantangan yang kompleks jangan sampai membuat penyelenggara berkecil hati.

“Sebagai sebuah organisasi kami pimpinan KPU RI sadar betul, setiap divisi menjalankan program, menjalankan kegiatan, semua terorganisir dengan baik, tentunya karena didukung oleh jajaran sekretariat mulai pusat sampai dengan ke kabupaten/kota,” kata Mellaz. 

Lanjut Mellaz, kerja KPU adalah kerja lintas divisi, ini yang membuat pimpinan KPU mempunyai komitmen yang kuat untuk sedapat mungkin hadir dan mendukung setiap kegiatan, baik itu saat pembukaan maupun saat penutupan. Hal ini menunjukkan bahwa apa pun kerja yang dilakukan oleh divisi, semua direkognisi dan didukung oleh pimpinan KPU RI. 

Menurut Mellaz, pasca pelantikan Anggota KPU periode 2022-2027 pada bulan April 2022 lalu, publik membayangkan berbagai rumor, wacana, informasi yang pada akhir kesimpulannya memunculkan pesimisme, apakah Pemilu 2024 bisa terselenggara atau tidak muncul. 

“Berbagai informasi justru membangun pesimisme masyarakat, misalnya presiden tiga periode, tertundanya pemilu, isu anggaran. Tetapi tidak ada satu anggota KPU pun yang berkumpul ikut masuk dalam kontroversi isu yang ada. Sebagai organisasi, melalui kerja keras bapak, ibu pengampu divisi humas 'berjibaku' membombardir informasi ke publik. Sampai saat ini tidak ada satu pun tahapan pemilu yang meleset dari jadwal,” kata Mellaz diikuti tepuk tangan peserta rakornas.

Masyarakat dapat mengetahui dan mendapat informasi bahwa tahapan-tahapan pemilu yang dilakukan di jalur adalah karena kerja keras teras utamanya KPU, yakni humas. Kerja keras ini mendapatkan apresiasi dari pihak luar. Pertama, KPU meraih peringkat pertama Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kategori Lembaga Non Struktural dengan perolehan nilai 98,68. Kedua, KPU meraih penghargaan sebagai Lembaga Negara kategori Terpopuler di Media Cetak dan Online 2022 dari PR Indonesia. Ketiga, KPU menerima Anugerah Perhumas 2023 kategori Humas Pemerintah. Bahkan jajak Pendapat Litbang Kompas September 2023 menunjukkan citra baik KPU sebesar 70%. 

“Apresisasi ini menjadi bukti kerja KPU dalam mendesiminasikan Informasi Kepemiluan.Hal ini ditunjang dengan kemampuan dan peran PPID serta SDM kehumasan yang mampu melakukan diseminasi informasi terkait kepemiluan dan Kelembagaan,” tambahnya. 

Di akhir pengarahan, Mellaz mengingatkan terkait pekerjaan rumah bersama, yakni mempertahankan prestasi yang sudah dicapai tahun 2023 ini. Sementara soal hoaks, isu SARA, dan ujian kebencian, Mellaz meminta agar satker mengoptimalkan akun-akun resmi medsos KPU untuk memerangi semua yang berpotensi memecah belah bangsa.