Berita Terkini

69

Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa (RKB) sertaHonorarium Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diikuti 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jatim

Mojokerto, kpu.malangkota.go.id - Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang/Jasa (RKB) sertaHonorarium Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang diikuti 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jatim dilaksakan di Mojokerto pada hari Minggu-Selasa, 18-20 Desember 2022. "Meskipun belum jelas apakah tahapan dimulai tahun 2023 atau tahun 2024, Jawa Timur adalah provinsi pertama di Indonesia yang jelas terkait anggaran Pilkada," ungkap Ketua KPU Jatim, Choirul Anam. Seperti informasi yang kami terima bahwa tertanggal 2 Februari 2022 lalu, Gubernur Jawa Timur telah mengeluarkan Keputusan nomor 188 tahun 2022 tentang komponen pendanaan bersama antara KPU Provinsi dan Pemerintah Provinsi. "Saya harapkan KPU kabupaten/kota dapat mengawal anggaran dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota," Choirul Anam juga berharap agar KPU Kabupaten/Kota dapat dan mampu memahami serta memberikan input kepada pemerintah daerah tentang pendanaan Pilkada 2024. Rapat koordinasi ini diikuti sebanyak 152 orang, terdiri atas Ketua; Divisi Perencanaan, Data dan Informasi; Sekretaris; dan Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sementara selain Anam dan Rozaq sebagai ketua dan divisi perencanaan, hadir juga dari KPU Jatim yakni Anggota Divisi Data dan Informasi, Ibu Nurul Amalia; Sekretaris, Nanik Karsini; Kabag Perencanaan Data dan Informasi, Ibu Nurita Paramita; dan para staf KPU Provinsi Jawa Timur. Untuk Kota Malang di wakili oleh Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, Bapak Nur Zaini Wikan Utomo selaku Divisi Perencanaan data dan informasi, Bapak Deddy selaku Sekretaris KPU Kota Malang dan Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Ibu Yekti Wijayanti.


Selengkapnya
61

DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024, KPU KOTA MALANG MENGIKUTI RAKOR SARANA DAN PRASARANA DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2024

Pada Hari Kamis s.d. Sabtu Tanggal 15 s.d. 17 Desember 2022 KPU Kota Malang mengikuti Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang diikuti oleh Ketua, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik seluruh KPU Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi Se- Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut Ketua, Sekretaris, dan Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro, dan Dian Fitasari. Kegiatan yang berlangsung sejak Pukul 15.00 WIb di Kantor KPU Kabupaten Magetan, dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Choirul Anam. Dalam arahannya Choirul Anam menyampaikan untuk meningkatkan koordinasi dan soliditas. “Terutama pada masa tahapan Pemilu Tahun 2024, yang pada saat ini sedang memasuki tahapan rekruitmen badan ad hock serta pencalonan anggota DPD,” jelas Choirul Anam. Sementara itu Komisioner Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur Miftahur Rozaq menghimbau agar target-target penyerapan dapat terpenuhi dengan baik dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan Langkah-Langkah Akhir Tahun.  Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nanik Karsini terkait penganggaran dan laporan pertanggungjawaban. “Laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. “hal tersebut merupakan bentuk pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik,” pungkas Nanik. Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 akan dilaksanakan di KPU Kabupaten Magetan selama 3 hari kedepan.


Selengkapnya
52

KPU KOTA MALANG UJI PUBLIK RANCANGAN PENATAAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI DPRD KOTA MALANG DALAM PEMILU 2024

kpu.malang.go.id. Senin (12/12/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang melaksanakan kegiatan Uji Publik Rancangan Penataan daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2024. Acara Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dilaksanakan di The Aliante Hotel & Convention Center Malang.   Uji Publik Dapil tersebut mengundang seluruh stake holder terkait, yang terdiri dari Forpimda, Parpol Calon Peserta Pemilu 2024, Pemantau Pemilu, Akademisi, Wartawan Media Massa dan Organisasi Masyarakat di Kota Malang. Dengan menghadirkan narasumber yaitu Tri Hendra Wahyudi, Dosen di Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB). Dalam pembukaannya Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas menyampaikan “Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum, dimana Tahapan saat ini sesuai regulasi tersebut adalah KPU Kota Malang melaksanakan tahapan Uji Publik Rancangan Penataan daerah pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam pemilihan umum tahun 2024” ujarnya.  Dalam kesempatan Uji Publik ini, Deny Rachmat Bachtiar selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang mempresentasikan 1 (satu) rancangan dapil yang terdiri dari tabel rancangan dapil, peta rancangan dapil, catatan pemenuhan perinsip penyusunan dapil, dan hasil kajian dapil untuk rancangan Dapil tersebut. Yang dilanjutkan dengan Pemaparan dari Narasumber Tri Hendra Wahyudi yang menjelaskan Prinsip-prinsip penataan Dapil dan Alokasi kursi dan Problematika Penataan dan Pembentukan Daerah Pemilihan.   Acara ditutup dengan masukan dan tanggapan dari undangan terkait Usulan Rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota Malang untuk  Pemilu 2024. Dan ditutup pada pukul 17.00 WIB.


Selengkapnya
37

Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024

kpu.malang.go.id. Kamis (8/12/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang melaksanakan kegiatan Rapat Pleno Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Acara dibuka oleh Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas memberikan sambutan ucapan selamat datang dan terimakasih atas kehadiran peserta undangan yang telah hadir diantaranya Bawaslu Kota Malang dan 6 Partai Politik (Partai Ummat,Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang). Aminah menyampaikan “Kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan regulasi KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,Verifikasi,dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan KPU Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” ujarnya. KPU Kota Malang telah melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan terhadap 6 Partai Politik yang sesuai regulasi KPU Nomor 481 Tahun 2022 dimulai tanggal 24 November s.d 7 Desember 2022. Ucapan puji syukur bahwasannya kegiatan Verifikasi Faktual Perbaikan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikator KPU Kota Malang berjalan dengan lancar. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bapak Deny Rachmat Bachtiar untuk memberikan gambaran terkait Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu 2022.”Untuk perlakuan terhadap Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Anggota Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 secara mutatis mutandis sama seperti pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual sebelumnya, selanjutnya KPU Kota Malang akan menyampaikan Berita Acara dari hasil verifikasi ini ke KPU Provinsi” ujarnya.


Selengkapnya
74

DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAPABILITAS SDM DIBIDANG PENGADAAN BARANG/JASA, PEGAWAI KPU KOTA MALANG MENGIKUTI PELATIHAN KOMPETENSI

Dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan memenuhi kewajiban PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan memiliki Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1, KPU Kota Malang mengirimkan 2 (dua) orang Pegawai untuk mengikuti kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 yang diselenggarakan oleh DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Jawa Timur bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pelatihan diselenggarakan selama sepuluh hari melalui e-learning sejak Tanggal 30 November 2022, dilanjutkan dengan Pembelajaran Tatap Muka selama 3 hari, dan Ujian Sertifikasi selama 1 hari. Salah satu Pegawai pada Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kota Malang Diajeng Maulid Triawalsih menyampaikan banyak manfaat yang didapat saat mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Menurutnya pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia UKBPJ di lingkungan KPU, termasuk juga penguatan layanan pengadaan secara elektronik melalui SPSE sebagai pembentukan servis provider. “Pelatihan ini sangat penting dan dibutuhkan agar kinerja KPU efektif dan tepat dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, menuju pengadaan barang/jasa yang unggul dan berkualitas,” jelas Diajeng. Kegiatan Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 juga diselenggarakan dalam rangka mendukung suksesnya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dimana semua persiapan kebutuhan logistik, sarana dan prasarananya merupakan bagian dari proses pengadaan barang dan jasa.


Selengkapnya
43

Meningkatkan Layanan Pemilu 2024, KPU Kota Malang menghadiri Konsolnas di Jakarta

Jakarta, kpu.malang.go.id. Kamis (1/12/2022) Komisioner KPU Kota Malang, Sekretaris dan seluruh Kasubbag menghadiri Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan oleh KPU RI Beach City Entertainment Centre (BCEC) Ancol Jakarta. Memasuki hari kedua, ada yang sangat berbeda, karena pada hari ini kegiatan Konsolnas dihadiri langsung oleh Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo. (Jumat, 2 Desember 2022). Presiden Joko Widodo, tampak hadir juga Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Kapolri, Pimpinan KPK, Pimpinan Kejaksaan Agung, Ketua DKPP dan masih banyak lagi. Sementara dari KPU sendiri adalah seluruh jajaran Komisioner KPU Provinsi serta KIP Aceh, seluruh sekretaris, Kabiro, kabbag serta kasubbag baik di tingkat KPU RI, KPU Provinsi sampai tingkat kabupaten/kota se Indonesia.  Kepala Negara memaparkan lima arahan yang penting dilakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun 2024 mendatang. Arahan pertama, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas. "Hal ini penting untuk mengantisipasi dan juga mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang akan muncul," ujar Presiden. Arahan kedua, Presiden meminta jajaran KPU untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan. Presiden mengingatkan bahwa hal-hal teknis dapat menjadi politis dan berpotensi menimbulkan permasalahan di lapangan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. "Jangan sampai ketidaksiapan menyebabkan nantinya keributan-keributan di lapangan. Hal kecil-kecil ini kalau kita tidak detil mengikuti, menyelesaikan bisa menjadi persoalan di lapangan, jadi keributan-keributan di lapangan," tutur Presiden. Arahan ketiga, Presiden menginstruksikan KPU untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan. Menurut Presiden, KPU memiliki tugas penting untuk mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia. "Dari tingkatan paling bawah sampai atas bekali pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan-kemampuan lainnya yang dibutuhkan agar seluruh perangkat dan petugas mampu bertugas dengan baik," ungkap Presiden. Arahan keempat, Presiden meminta KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, utamanya dalam mengelola anggaran pemilu. Presiden mengingatkan bahwa Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian sehingga semua pihak harus tetap hati-hati dan waspada dalam mengambil suatu kebijakan. "Saya titip KPU harus bekerja dengan efisien, memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien, mengatur skala-skala prioritas yang memang harus," ucap Presiden. Terakhir, Presiden menginstruksikan KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat. Presiden ingin KPU mengajak para peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu di Indonesia yang damai, jujur, dan berintegritas. "Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba," tandasnya. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Heddy Lugito.


Selengkapnya